Rabu, 09 Maret 2016

Bagaimana kondisi perekonomian indonesia 5 tahun terakhir?


Bagaimana kondisi perekonomian indonesia 5 tahun terakhir?

Akibat melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,2 persen, sedikit di bawah proyeksi Bank Dunia yang dirilis Juli 2014 lalu, yaitu sebesar 5,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,1 persen, lebih rendah dari 5,2 persen yang sebelumnya diperkirakan. Demikian terungkap pada laporan Indonesia Economic Quarterly, edisi Desember 2014, yang dikeluarkan Bank Dunia, berjudul Membawa Perubahan.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia, selain juga memperkecil hadirnya peluang-peluang baru. Namun estimasi pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah, bila investasi melampaui harapan pada tahun 2015.

"Pembelanjaan pasar domestik di Indonesia yang bertahan tinggi terus menopang pertumbuhan. Jika Indonesia memperkuat fondasi ekonomi yang lain dan memperkuat iklim investasi, Indonesia dapat mendorong kembali laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih pesat,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta.

Namun banyak tantangan lain yang harus dihadapi. Misalnya, sampai akhir bulan Oktober, penyerapan belanja modal Pemerintah (capital expenditure) hanya 38 persen dari persiapan pendanaan untuk tahun 2014 -- jauh di bawah angka pada tahun 2012 dan 2013 untuk periode yang sama.

Defisit neraca berjalan berkurang, namun sedikit, yakni di angka USD 6,8 milyar atau 3,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan ketiga tahun ini. Penurunan secara bertahap diperkirakan akan terus berlangsung, dan defisit neraca berjalan diperkirakan mencapai 2,8 persen pada tahun 2015

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberi dampak kepada inflasi, namun dampak tersebut bersifat sementara. Inflasi diperkirakan akan mencapai 7,5 persen pada tahun 2015, dan menurun pesat sebelum akhir tahun 2015, bila tidak ada gejolak lain.

Penghematan fiskal berjumlah lebih dari Rp100 Triliun dari penyesuaian harga BBM kini memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menambah belanja publik bagi sektor-sektor yang prioritas, seperti pelayanan kesehatan. Indonesia  menghabiskan hanya 1,2 persen dari PDB untuk pelayanan kesehatan; salah satu alokasi kesehatan terendah bila dibandingkan negara-negara lain di dunia.

"Pembelanjaan yang lebih baik, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan program-program perlindungan sosial, dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang telah melambat beberapa tahun terakhir. Tanpa dukungan tambahan ini terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Indonesia - yang kini 11,3 persen - akan tetap berada di atas 8 persen pada 2018 sekalipun," kata Ndiame Diop, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia. 

Perekonomian Indonesia tahun 2016 lebih baik ?

Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR, M Misbakhun optimistis perekonomian Indonesia pada 2016 akan semakin baik ketimbang 2015. Optimisme itu didasari mulai stabilnya kondisi perekonomian global dan regional.

Misbakhun mengatakan, perekonomian Indonesia pada 2015 yang sempat diprediksikan akan anjlok ternyata tak seburuk yang diperkirakan.

“Capaian kondisi ekonomi nasionalnya bagus karena Presiden Jokowi mempunyai Menteri Keuangan Bambang Brodjenegoro yang mau bekerja keras untuk menjalankan setiap detail perintah Presiden dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2015).

Oleh karena itu, Misbakhun meyakini perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih memberikan harapan karena sudah terjadi stabilisasi ekonomi nasional setelah terkena imbas pelambatan ekonomi global dan regional.

Anggota Badan Anggaran DPR itu juga meyakini target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 sampai 5,5 persen akan bisa dicapai.

Terlebih, di tengah memburuknya perekonomian 2015, pemerintah masih mampu menahan angka pertumbuhan di angka 4,7 sampai 4,85 persen.

Mantan pegawai Departemen Keuangan itu menjelaskan, kondisi perekonomian 2015 justru lebih baik ketimbang 2014.

Menurut dia, dengan pertumbuhan ekonomi 4,7 sampai 4,8 pada 2015, angka inflasi hanya 3,35 persen.

“Ini justru setara dengan pertumbuhan sebesar tujuh persen karena pertumbuhan yang dicapai di tahun 2015 tidak digerus oleh besaran laju inflasi. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai lima persen, tetapi laju inflasinya sebesar 8,8 persen.  Akibatnya inflasi 2014 menggerogoti laju pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Misbakhun menambahkan, dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2016 ini sudah ada kepastian tentang tingkat suku bunga di Amerika Serikat.

Dengan demikian, lanjut dia, kondisi perekonomian secara global bisa memberikan ketenangan pada gejolak di pasar uang dan pasar modal. Menurut dia, kondisi itu akan membuat nilai tukar Rupiah lebih stabil.

“Sehingga volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS lebih bisa dijaga pada kisaran yang direncakanan di APBN 2016 sebesar Rp 13.900 per dollar AS,” tuturnya.

Namun, ia juga mengingatkan soal kendala yang masih menghadang pada 2016. Di antaranya adalah menurunnya nilai ekspor Indonesia baik dari komoditas, mineral ataupun migas.

Selain itu, harga komoditas minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan karet yang jatuh masih menjadi masalah sehingga memengaruhi nilai ekspor dan jumlah cadangan devisa Indonesia.

“Hal yang sama terjadi pada ekspor hasil mineral kita karena pembangunan smelter belum memberikan dampak signifikan pada sumbangan nilai ekspor karena masih dalam proses pembangunan,” ujar Misbakhun.

Namun, sambung politisi Golkar itu, pemerintah bisa mengatasinya dengan memperkuat perekonomian domestik.

Menurut dia, Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 255 juta jiwa memiliki potensi besar dari sisi daya beli dan konsumsi.

“Potensi ini harus bisa dikelola dengan baik. Kemudahan investasi baru harus dipermudah sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru,” ujar Mibakhun.

Selain itu, dibutuhkan pula sinkronisasi kebijakan sektor fiskal dan moneter untuk  mendorong pertumbuhan sektor riil.

Caranya, kata Misbakhun, pemerintah bisa mendorongnya melalui realisasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok penjuruh tanah air.

“Sehingga secara regional lahir daerah dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan kontribusi secara agregat pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar